Politik Dan Strategi Nasional

A. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota.  Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang bearti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik. Para tokoh memiliki sudut pandang yang beragam mengenai pengertian dari politik. berikut ini adalah beberapa definisi mengenai politik menurut para ahli:
Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.
Roger  F.Soltau, politik adalah ilmu yang mempelajari Negara,tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta Negara lain.
Robert, politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.
W.A Robson, politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.
Paul Janet, politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. 
Harold Laswell, politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan  kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
F.Isjwara, politik adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.
Kartini Kartolo, politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.
Cheppy H.Cahyono, politik adalah macam-macam kegiatan dalam system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut.
Carl Schmidt, politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.
Litre, politik adalah ilmu memerintah dan mengatur Negara.
Sri Sumantri, politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Wilbur White, politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses Negara dan pemerintah.
Ossip K.Flechteim, politik adalah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi Negara.
Seely dan Stephen Leacock, politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.
Adolf Grabowsky, politik adalah menyelidiki Negara dalam keadaan bergerak.
Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Ibnu Aqil, politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW.
Rod Hague, politik adalah kgiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

B. Dasar Pemikiran Politik Nasional

Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

C. Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional

Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup pranata- pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.

Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden.

Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan

strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional.

Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh: – Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara. – Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. – Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. – Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. – Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

D. Politik Pembangunan Dan Manajemen Nasional
Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR, selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh Presiden sebagai Mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR. Kebijaksanaan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga tinggi negara, khususnya DPR adalah merupakan politik pemerintah dengan demikian politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan adanya tat nilai, struktur dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional. Guna mewujudkan tujuan nasional, untuk itu diperlukan Sistem Manajemen Nasional. Sistem manajemen nasional adalah suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan berupa perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan pengendalian pelaksanaannya. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan keseluruhan upaya manajerial yang berintikan tatanan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, ketertiban politik dan ketertiban administrasi.

E. Contoh Kasus Politik Dan Strategi Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

 MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dalam putusan kasasi tersebut, Kepmen No 14\/200, KLH menilai reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara (Pantura) tidak sah secara hukum. Artinya, seluruh aktivitas reklamasi pantai utara Jakarta illegal.
Mendapati putusan kasasi MA inim Pemprov DKI Jakarta bersama 6 perusahaan swasta yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta yaitu PT BME, PT THI, PT MKY, PT PJA, PT JP dan PT Pel II mengajukan perlawanan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa PK. Anehnya, MA mengabulkan permohonan PK tersebut, bertolak belakang dengan putusan MA dalam kasasi.

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

Contoh Kasus Politik dan Strategi Ketahanan Nasional

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Jual Kecap di Mana Pun!

Strategi Kampanye Partai Demokrat Pemilu 2014: Curi Start?

Partai Demokrat sudah terasosiasi dengan indikasi kasus korupsi yang kental, bukan rahasia umum. Hasil survey SMRC menobatkan  partai Demokrat sebagai partai terkorup. Hasil survey menyebutkan, sebanyak 44,8 persen dari 1.220 responden menilai kader  partai berlambang mercy ini paling banyak melakukan korupsi, disusul Golkar sebanyak 6.5%, PDI Perjuangan 2.4%, PKB 0.8%, Gerindra 0.7%, PAN 0.5%, PPP 0.4%, PKDI 0.2%, PKS 0.2% dan lainnya. Baru-baru ini, tambah memalukan ketika ketua SKK Migas yang diangkat oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono justru bermain belakang dengan gratifikasi. Padahal dia seorang akademisi besar yang diharapkan mampu membangun integritas bangsa dan dirinya sendiri. Hasilnya? Nol besar. Yang ada justru pengkhianatan besar.

Belakangan, rasa terkejut makin besar setelah saya menyaksikan sendiri bagaimana Demokrat lewat kader-kadernya “berjualan kecap” di mana pun berada, termasuk di dunia akademis. Suatu ketidaketisan akademis terlebih konten yang disajikan cenderung menistakan intelektualitas pendengarnya. Kali ini adalah Syarif Hasan politisi Demokrat, juga menteri KUKM, yang “berjualan kecap” melalui pidato tendensius di tengah Sidang Terbuka Wisuda salah satu perguruan tinggi. Beberapa kali melihat trend seperti itu oleh banyak kader Demokrat, baru tersadar bahwa mungkin “berjualan kecap di mana pun” menjadi strategi kampanye partai Demokrat Pemilu 2014.

- See more at: http://zikriakbar12.blogspot.com/2014/06/politik-dan-strategi-nasional-psn.html#sthash.127LxDQQ.dpuf

 
Sumber:
http://herma-putra.blogspot.com/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html 
https://coecoesm.wordpress.com/2013/06/26/dasar-pemikiran-penyusunan-strategi-politik-strategi-nasional/ 
https://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/07/15/politik-dan-strategi-nasional-2/ 
http://news.detik.com/berita/1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia/1 

Arah Pandang, Fungsi, Tujuan, serta Implementasi Wawasan Nusantara

I. Arah Pandang Wawasan Nusantara
Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi
geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis,
maka arah pandang wawasan nusantara meliputi :
1. Ke dalam
Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan
mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya
disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan
terpeliharanya persatuan dan kesatuan.
Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan
segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun
aspek sosial.
2. Keluar
Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional
harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam
Asas Wawasan Nusantara
Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati,dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama.
Asas Wasantara terdiri dari:
1. Kepentingan/Tujuan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerjasama
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan
Tujuan Wawasan Nusantara
Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat indonesia, yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan, demi tercapainya tujuan nasionaltersebut, makin terpancarnya tentang pemahaman dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa indonesia.
Tujuan Wawasan nusantara dalam TAP MPR 1983 adalah konsepsi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional :
– Kesatuan Politik
– Kesatuan Ekonomi
– Kesatuan Sosial Budaya
– Kesatuan Pertahanan Keamanan
Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara
dewasa ini kita menyaksikan kehidupan individu dalam memerangi keterbelakangan , kemiskinan, kesenjangan sosial , korupsi , kolusi dan dalam menguasai IPTEK , meningkatkan kualitas SDM dan menjaga persatuan bangsa dan negara. di dalam perjuangan non fisik, kesadaran akan bela negara mengalami banyak kemunduran, hal ini terjadi karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan warga negara dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari wilayah indonesia.
dari uraian diatas tampak jelas , jika terjadi penurunan yang sangat drastis akan sadarnya tentang pentingnya persatuan , kesatuan dan bela negara. anak-anak bangsa masih banyak yang memenringkan kepentingkan individu maupun golongan. dan menyampingkan kepentingan nasional. ini yang menjadi tantangan terberat bagi wawasan nusantara.
Arah Pandang Wawasan Nusantara.
Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi
geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis,
maka arah pandang wawasan nusantara meliputi :
1. Ke dalam
Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan
mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya
disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan
terpeliharanya persatuan dan kesatuan.
Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan
segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun
aspek sosial.
2. Keluar
Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional
harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam
Asas Wawasan Nusantara.
Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati,
dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya
komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan)
terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas Wasantara terdiri
dari :
1. Kepentingan/Tujuan yang sama
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Solidaritas
5. Kerjasama
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan

II. Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara
Kedudukan Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini
kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hirarkhi paradigma nasional sbb:
Pancasila (dasar negara)
UUD 1945 (Konstitusi negara)
Wasantara (Visi bangsa)
Landasan Idiil
Landasan Konstitusional
Landasan Visional
– Ketahanan Nasional (Konsepsi Bangsa) = Landasan
Konsepsional
– GBHN (Kebijaksanaan Dasar Bangsa) = Landasan
Operasional.
Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan
serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara
di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam
kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUd 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

III.  Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dengan adanya Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. 

Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.
Untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.  Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.

 

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

1. Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan    negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
   
2. Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
   
3. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
   
4. Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. 
   

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
   
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
   
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
   
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk mengikatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
   
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
   

Sumber:
https://jordyayal.wordpress.com/2012/07/27/arah-pandangan-wawasan-nusantara/ 
http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara#Implementasi 
id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

Pengertian, Filosofi, dan Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Pengertian Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional

Menurut Prof. Dr. Wan Usman bahwa pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepuluan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi.

Pengertian wawasan nusantara berdasarkan Kel. Kerja Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999, bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperoleh tujuan nasional.
Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang Garis Besar Haluan Negara, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesai terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional.


Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara

1. Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Sila Persatuan Indonesia
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/Perwakilan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
6. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan politik negara tersebut.
Kondisi obyektif geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih mengikuti Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.

3. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya atau kebudayaan dalam arti etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Karena manusia tidak hanya bekerja dengan kekuatan budinya, melainkan juga dengan perasaan, imajinasi, dan kehendaknya, menjadi lebih lengkap jika kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa (budi, perasaan, dan kehendak).
Sosial budaya, sebagai salah satu aspek kehidupan nasional di samping politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya.
Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dimana ciri alamiah tiap-tiap pulau berbeda-beda. Bahkan perbedaan ciri alamiah antara pulau yang satu dengan lainnya bisa sangat besar sehingga perbedaan karakter masyarakatnya sangat mencolok. Di samping perbedaan yang berkaitan dengan ruang hidup, masyarakat Indonesia juga memiliki perbedaan dalam hal ras dan etnik.

4. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan

Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Sejarah Indonesia pun diawali dari negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di wilayah Nusantara melalui kedautan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut bertujuan mewujudkan kesatuan wilayah. Meskipun saat itu belum timbul adanya rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah sebagai negara modern, seperti rumusan falsafah negara belum jelas dan konsepsi cara pandang belum ada. Yang ada adalah slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Mpu Tantular : Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva. Untuk selanjutnya Bhineka Tunggal Ika diangkat oleh Bangsa Indonesia sebagai sesanti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Implementasi Wawasan Nusantara.
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila.
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang.
Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik.

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.

Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya.
Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.

Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain :
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
3. Penerapan Wawasan Nusantara.

1. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

1. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

1. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

1. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.

1. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.

1. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya.

Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

• Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Prinsip-prinsip implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu :
1)      Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
2)      Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
3)      Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi :
1) Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
2) Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.
3) Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah.
4) Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah.
Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai perimbangan. (Dikutip dari berbagai sumber).

• Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang – undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.
Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian.
Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

• Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan social

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu:

1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

• Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu:
1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Sumber:
http://www.apapengertianahli.com/2014/10/wawasan-nusantara-dan-pengertian-wawasan-nusantara.html#_
https://hendikam.wordpress.com/2014/04/14/pengertian-latar-belakang-filosofis-dan-implementasi-wawasan-nusantara/
https://virgiantputrisavira.wordpress.com/2014/04/13/wawasan-nusantara-latar-belakang-filosofis-pengertian-dan-implementasi-dalam-kehidupan-sehari-hari/